Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kuota Bahan Bakar Minyak

Kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang telah dialokasikan pemerintah sebanyak 40 juta kiloliter diprediksi jebol pada Oktober mendatang. Pemerintah menegaskan, penambahan kuota BBM adalah langkah realistis yang bisa ditempuh.

Berkaca dari tahun lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, menilai, jebolnya kuota tersebut pasti akan terjadi di tengah ekonomi Indonesia yang terus tumbuh. Pertumbuhan inilah yang meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi di masyarakat.

"Istilahnya kalau 40 juta kiloliter tidak realistis," ujar Hatta di kantonya, Jakarta, Rabu 30 Mei 2012. Hatta menambahkan, meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi juga tak terlepas dari masih banyaknya oknum yang mengambil keuntungan pribadi dengan melakukan penyelewengan dan penyelundupan BBM. Padahal, BBM tersebut jelas dialokasikan untuk masyarakat menengah dan kurang mampu.

Penambahan konsumsi BBM bersubsidi juga terjadi karena beralihnya para pengguna BBM nonsubsidi ke jenis Premium dan Solar. "Makanya, jangan banyak yang beralih. Kalau semakin banyak yang beralih, ya semakin cepat jebolnya," tambahnya,

Terhadap aksi penyelewengan yang terjadi, Hatta menegaskan, pemerintah telah memberikan instruksi secara tegas. Instruksi itu adalah BPH Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertugas penuh dalam mengendalikan distribusi BBM bersubsidi tersebut. Tentunya, dengan koordinasi yang baik dengan daerah.

Sayangnya, Hatta tidak mau berspekulasi mengenai volume penyelewengan kuota BBM bersubsidi tersebut. "BPH Migas yang tahu tentang itu. Ada yang mengatakan 5 persen, ada yang bilang 10 persen, bahkan ada yang mengatakan 20 persen," tandasnya.

Semua upaya tersebut diharapkan dapat meredam jebolnya anggaran maupun volume subsidi yang dialokasikan pemerintah. Namun, dirinya menegaskan, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk meminta tambahan kuota BBM bersubsidi pada tahun ini. (APBN-P kedua) ya silakan seperti apa. Kalau ada perubahan-perubahan itu nanti bisa, kan tahun 2012 itu belum selesai pembahasannya," kata dia.