Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Jangan sampai memilih calon pimpinan KPK bermasalah

Dewan Perwakilan Rakyat jangan sampai memilih calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang bermasalah. Jika Dewan Perwakilan Rakyat masih sekehendak hatinya memilih calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang bermasalah demi deal politik tertentu, maka citra mereka di mata rakyat akan makin terpuruk.

"Yang pasti DPR jangan pilih calon yang bermasalah dan kompromi dengan gratifikasi," kata Koordinator Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesian Corruption Watch Febri Diansyah kepada Kompas, Senin (24/10/2011).

Febri mencontohkan salah satu dari delapan nama calon yang diberikan ke DPR saat menjalani proses seleksi di Panitia Seleksi menganggap penerimaan gratifikasi sebagai hal yang wajar. "Dan bahkan LHKP-nya (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)dari awal sudah 'dikondisikan'" kata Febri. Jika DPR memilih calon pimpinan yang bermasalah sejak awal, DPR sendiri yang bakal menuai kritik dari publik.

"Jika DPR masih pilih calon yang bermasalah, itu akan semakin memperburuk citra DPR dimata publik," katanya. Menurut Febri proses seleksi pimpinan KPK saat ini menjadi titik kritis karena DPR sedang berada di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap mereka. Namun di sisi lain masyarakat juga tak berdaya karena aturan hukum menjadikan DPR proses akhir dalam penentuan pimpinan KPK.

"Proses seleksi pimpinan KPK di DPR sekarang ini memang menjadi titik kritis terhadap masa depan pamberantasan korupsi. Meskipun DPR sulit dipercaya akan pilih pimpinan KPK terbaik, akan tetapi, secara hukum, UU memang memberikan kewenangan pada DPR. Yang menjadi tantangan adalah, agar dipilih empat pimpinan KPK yang benar-benar akan membuat KPK independen dan lebih hati-hati berperilaku selama masa tugasnya," kata Febri.