Referendum di Papua
Aktivis dan sejumlah anggota parlemen Australia dan negara sekitar Pasifik dinilai akan mengintervensi kedaulatan dan keutuhan Indonesia. Mereka disebutkan akan mendorong digelarnya referendum di Papua. Mereka mendorong adanya referendum di Papua. Kegiatan itu dapat diartikan upaya intervensi kedaulatan dan keutuhan NKRI.
Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tubagus Hasanuddin mengatakan, aktivis dan anggota parlemen beberapa negara itu bakal berkumpul dalam kaukus Parlementarian For West Papua pekan depan. Tubagus mengutip pernyataan anggota Parlemen Australia, Richard, yang tergabung dalam kaukus tersebut. Richard mengatakan, bahwa Papua harus diberi kesempatan menentukan pilihannya sebagai bangsa.
"Mereka mendorong adanya referendum di Papua. Kegiatan itu dapat diartikan upaya intervensi kedaulatan dan keutuhan NKRI," kata Tubagus melalui pesan singkat, Sabtu (25/2/2012). Tubagus mengatakan, pemerintah harus segera melakukan diplomasi dengan mereka, bahwa Papua bagi Indonesia sudah final.
"Sejak 1969 rakyat Papua sudah resmi menjadi bagian yang sah dari NKRI melalui Pepera yang diakui PBB," kata dia. Jika saat ini ada masalah keadilan dan kesejahteraan di Papua, lanjut Tubagus, pemerintah dan semua komponen tengah melakukan berbagai upaya agar masalah itu dapat diselesaikan dengan damai dan bermartabat. Tanpa harus diintervensi oleh negara atau parlemen lain," pungkas mantan perwira tinggi TNI itu.
Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tubagus Hasanuddin mengatakan, aktivis dan anggota parlemen beberapa negara itu bakal berkumpul dalam kaukus Parlementarian For West Papua pekan depan. Tubagus mengutip pernyataan anggota Parlemen Australia, Richard, yang tergabung dalam kaukus tersebut. Richard mengatakan, bahwa Papua harus diberi kesempatan menentukan pilihannya sebagai bangsa.
"Mereka mendorong adanya referendum di Papua. Kegiatan itu dapat diartikan upaya intervensi kedaulatan dan keutuhan NKRI," kata Tubagus melalui pesan singkat, Sabtu (25/2/2012). Tubagus mengatakan, pemerintah harus segera melakukan diplomasi dengan mereka, bahwa Papua bagi Indonesia sudah final.
"Sejak 1969 rakyat Papua sudah resmi menjadi bagian yang sah dari NKRI melalui Pepera yang diakui PBB," kata dia. Jika saat ini ada masalah keadilan dan kesejahteraan di Papua, lanjut Tubagus, pemerintah dan semua komponen tengah melakukan berbagai upaya agar masalah itu dapat diselesaikan dengan damai dan bermartabat. Tanpa harus diintervensi oleh negara atau parlemen lain," pungkas mantan perwira tinggi TNI itu.