Warga Kota Semarang
Warga Kota Semarang, Sabtu (17/3/2012) ini berharap proyek strategis seperti penataan lanjutan kawasan Simpang Lima, jalur pendestrian, dan proyek polder Banger, tetap berlanjut. Harapan itu muncul setelah penetapan Wali Kota Semarang, Soemarmo Hadi Saputro, sebagai tersangka dugaan kasus suap APBD 2012 Kota Semarang ke DPRD, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anggota Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Kota Semarang, Djoko Setijowarno, mengungkapkan, dari sejumlah proyek itu, proyek polder Banger dinilai paling penting dari bagian upaya pemerintah kota mengurangi banjir hujan dan banjir rob di kawasan Semarang Utara.
"Kami berharap kebijakan proyek polder Banger bisa tetap dilanjutkan oleh pelaksana tugas wali kota. Proyek itu juga sudah mendapat dukungan dari tim asal Belanda," kata Djoko Setijowarno. Wali Kota Soemarmo Hadi Saputro, ditetapkan sebagai tersangka, kebetulan saat berada di Jakarta sejak, Jumat (16/3/2012). Ia di Jakarta sekalian mengikuti pertemuan bupati dan wali kota se-Indonesia.
Kasus yang menyeret Soemarmo Hadi Saputro itu erat hubungan dengan persidangan Sekretaris Daerah Kota Semarang (nonaktif), Akhmad Zaenuri, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Akhmad Zaenuri, bersama dua anggota Badan Anggaran DPRD, Agung Purno Sarjono dan Sumartono, sudah ditetapkan oleh KPK sebagai terdakwa dan tersangka kasus suap APBD. Proyek polder Banger akan melengkapi polder Tawang yang sudah berfungsi lebih dulu.
Poryek polder Banger mendapatkan bantuan teknisi dan pantauan dari perwakilan Hoogheemraadschap van Scieland en de Krimpenerwaard (HHSK), lembaga asal Belanda. Polder Banger merupakan salah satu proyek kerja sama antara Indonesia dan Belanda untuk menuntaskan masalah banjir dan rob di Kota Semarang, dengan daerah tangkapan air seluas 527 hektar.
Tujuannya, melindungi 84.000 warga di sembilan kelurahan, yakni Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Mlati Baru, Kelurahan Sarirejo, Kelurahan Bugangan, Kelurahan Rejosari, Kelurahan Karangturi, Kelurahan Tempel, serta Kelurahan Kemijen yang sebagian besar kawasan Semarang Utara. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Semarang, Achyani, mengatakan, pihaknya menunggu koordinasi lebih lanjut dengan Pemprov Jateng.
Hingga Sabtu ini dia banyak ditanya dari kalangan media massa terkait situasi pemerintahan Kota Semarang, menyusul penetapan tersangka terhadap atas Wali Kota Semarang. Sejak kasus dugaan suap APBD mencuat, jabatan Sekda Kota Semarang dipegang sementara oleh Hadi Purwono (Asisten II Setda Kota Semarang).
Dengan adanya penetapan oleh KPK terbaru ini, pelayanan masyarakat dan program pembangunan tetap berjalan di kota yang berpendudukan 1,3 juta orang, di bawah kendali Wakil Wali Kota Semarang, Hendi Hendrar Prihadi.
Anggota Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Kota Semarang, Djoko Setijowarno, mengungkapkan, dari sejumlah proyek itu, proyek polder Banger dinilai paling penting dari bagian upaya pemerintah kota mengurangi banjir hujan dan banjir rob di kawasan Semarang Utara.
"Kami berharap kebijakan proyek polder Banger bisa tetap dilanjutkan oleh pelaksana tugas wali kota. Proyek itu juga sudah mendapat dukungan dari tim asal Belanda," kata Djoko Setijowarno. Wali Kota Soemarmo Hadi Saputro, ditetapkan sebagai tersangka, kebetulan saat berada di Jakarta sejak, Jumat (16/3/2012). Ia di Jakarta sekalian mengikuti pertemuan bupati dan wali kota se-Indonesia.
Kasus yang menyeret Soemarmo Hadi Saputro itu erat hubungan dengan persidangan Sekretaris Daerah Kota Semarang (nonaktif), Akhmad Zaenuri, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Akhmad Zaenuri, bersama dua anggota Badan Anggaran DPRD, Agung Purno Sarjono dan Sumartono, sudah ditetapkan oleh KPK sebagai terdakwa dan tersangka kasus suap APBD. Proyek polder Banger akan melengkapi polder Tawang yang sudah berfungsi lebih dulu.
Poryek polder Banger mendapatkan bantuan teknisi dan pantauan dari perwakilan Hoogheemraadschap van Scieland en de Krimpenerwaard (HHSK), lembaga asal Belanda. Polder Banger merupakan salah satu proyek kerja sama antara Indonesia dan Belanda untuk menuntaskan masalah banjir dan rob di Kota Semarang, dengan daerah tangkapan air seluas 527 hektar.
Tujuannya, melindungi 84.000 warga di sembilan kelurahan, yakni Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Mlati Baru, Kelurahan Sarirejo, Kelurahan Bugangan, Kelurahan Rejosari, Kelurahan Karangturi, Kelurahan Tempel, serta Kelurahan Kemijen yang sebagian besar kawasan Semarang Utara. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Semarang, Achyani, mengatakan, pihaknya menunggu koordinasi lebih lanjut dengan Pemprov Jateng.
Hingga Sabtu ini dia banyak ditanya dari kalangan media massa terkait situasi pemerintahan Kota Semarang, menyusul penetapan tersangka terhadap atas Wali Kota Semarang. Sejak kasus dugaan suap APBD mencuat, jabatan Sekda Kota Semarang dipegang sementara oleh Hadi Purwono (Asisten II Setda Kota Semarang).
Dengan adanya penetapan oleh KPK terbaru ini, pelayanan masyarakat dan program pembangunan tetap berjalan di kota yang berpendudukan 1,3 juta orang, di bawah kendali Wakil Wali Kota Semarang, Hendi Hendrar Prihadi.