SBY Ragu, Takut Memberikan Sanksi Dan Keputusan
Masih belum adanya keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Setgab terhadap PKS banyak disikapi, bahwa SBY ragu-ragu dan takut memberikan sanksi dan keputusan. Petinggi di Demokrat membantah hal tersebut. Yang pasti tidak takut, tidak ragu-ragu. Tapi, lebih pada hati-hati.
Hinca Panjaitan, Sekretaris Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, menegaskan hal tersebut tidak benar. Pasalnya, kata Hinca, SBY tengah menimang-nimang keputusannya dan dampaknya ke depan. Yang pasti tidak takut, tidak ragu-ragu. Tapi, lebih pada hati-hati," tegas Hinca di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (7/4/2012).
Ia menyatakan, selang waktu dari sikap dan keputusan PKS yang berseberangan dengan Pemerintah dan koalisi saat Paripurna DPR, masih seminggu. Tidak terlampau lama waktu selang untuk SBY mengambil sikap. Karenanya, ia meminta semua pihak untuk bersabar menantikan sikap SBY selaku presiden dan ketua koalisi terhadap PKS.
"Dibutuhkan kesabaran politik agar sesuatunya menjadi masak," ucapnya. Dia menegaskan, jauh lebih penting adalah memastikan koalisi parpol ini berkomitmen mendukung kerja pemerintah hingga tuntas sampai akhir pemerintahan SBY-Boediono.
Hinca Panjaitan, Sekretaris Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, menegaskan hal tersebut tidak benar. Pasalnya, kata Hinca, SBY tengah menimang-nimang keputusannya dan dampaknya ke depan. Yang pasti tidak takut, tidak ragu-ragu. Tapi, lebih pada hati-hati," tegas Hinca di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (7/4/2012).
Ia menyatakan, selang waktu dari sikap dan keputusan PKS yang berseberangan dengan Pemerintah dan koalisi saat Paripurna DPR, masih seminggu. Tidak terlampau lama waktu selang untuk SBY mengambil sikap. Karenanya, ia meminta semua pihak untuk bersabar menantikan sikap SBY selaku presiden dan ketua koalisi terhadap PKS.
"Dibutuhkan kesabaran politik agar sesuatunya menjadi masak," ucapnya. Dia menegaskan, jauh lebih penting adalah memastikan koalisi parpol ini berkomitmen mendukung kerja pemerintah hingga tuntas sampai akhir pemerintahan SBY-Boediono.