Arif Budimanta
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arif Budimanta mengatakan bahwa perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu II harus dibarengi dengan perubahan paradigma. Kalau bicara reshuffle tanpa perubahan paradigma adalah it`s nothing," kata Arif dalam diskusi tentang "Reshuffle Kabinet Neolib Babak Baru" di Rumah Perubahan di Jakarta, Selasa.
Arif yang juga sebagai Direktur Eksekutif Megawati Institute, menyebutkan, saat ini paradigma yang dipegang oleh pemerintah tak jauh dari paradigma neoliberal. Menurut dia, reshuffle kabinet tidak dapat menyelesaikan persoalan bangsa tanpa adanya perubahan ideologi. Pemerintah pun harus kembali pada konstitusi dalam mengelola negara dengan baik.
"Kebijakan, produksi dan properti jauh dari harapan UUD 1945 yang merupakan instrumen sebuah bangsa untuk mengelola negara," kata Arif yang juga anggota Komisi XI DPR. Ia menyebutkan, persoalan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bukan persoalan keahlian para pembantu Presiden (menteri) yang tidak sesuai dengan bidangnya, melainkan persoalan ideologi.
Selama 30 tahun (orde baru) menteri adalah ahli dalam bidangnya, tapi malah menjerumuskan Indonesia. Mau ahli kek, tapi bila paradigma ekonomi tidak merujuk pada konstitusi, maka percuma saja," tuturnya. Ia menambahkan persoalan reshuffle jangan hanya menjadi `sinetron` karena akan menimbulkan sinyal negatif bagi pasar dan memberikan kesempatan bagi pemburu rente untuk bekerja. Demikian catatan online Yanto yang berjudul Arif Budimanta.
Arif yang juga sebagai Direktur Eksekutif Megawati Institute, menyebutkan, saat ini paradigma yang dipegang oleh pemerintah tak jauh dari paradigma neoliberal. Menurut dia, reshuffle kabinet tidak dapat menyelesaikan persoalan bangsa tanpa adanya perubahan ideologi. Pemerintah pun harus kembali pada konstitusi dalam mengelola negara dengan baik.
"Kebijakan, produksi dan properti jauh dari harapan UUD 1945 yang merupakan instrumen sebuah bangsa untuk mengelola negara," kata Arif yang juga anggota Komisi XI DPR. Ia menyebutkan, persoalan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bukan persoalan keahlian para pembantu Presiden (menteri) yang tidak sesuai dengan bidangnya, melainkan persoalan ideologi.
Selama 30 tahun (orde baru) menteri adalah ahli dalam bidangnya, tapi malah menjerumuskan Indonesia. Mau ahli kek, tapi bila paradigma ekonomi tidak merujuk pada konstitusi, maka percuma saja," tuturnya. Ia menambahkan persoalan reshuffle jangan hanya menjadi `sinetron` karena akan menimbulkan sinyal negatif bagi pasar dan memberikan kesempatan bagi pemburu rente untuk bekerja. Demikian catatan online Yanto yang berjudul Arif Budimanta.