Sikap Partai Keadilan Sejahtera
Sikap Partai Keadilan Sejahtera yang berkali-kali berseberangan dengan kebijakan pemerintah dinilai membuat kondisi menteri asal PKS menjadi sulit bekerja. Menteri asal PKS dinilai mengalami dilema untuk menyuarakan kebijakan pemerintah atau partai.
Ketua Bidang Komunikasi Publik PD Andi Nurpati mengatakan, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengalami dilema atas kebijakan pemerintah yang hendak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi. Ini dikarenakan kebijakan pemerintah itu ditentang oleh PKS.
Menurut Nurpati, dilema yang tengah dialami oleh Tifatul itu terlihat dari tidak dilakukannya sosialisasi kebijakan pemerintah soal BBM. Padahal, kata Nurpati, tugas Tifatul adalah menjelaskan kebijakan pemerintah kepada publik.
"Seberapa jauh Menkoinfo menjelaskan ke publik kebijakan pemerintah soal BBM, apalagi kebijakan itu tidak disukai partai? Jadi tidak mudah bagi Pak Tifatul," kata Nurpati seusai rapat internal PD di Kantor DPP PD, Jakarta, Minggu (1/4/2012).
Pernyataan Nurpati itu sekaligus membantah pernyataan PKS bahwa tiga menterinya tidak boleh menjabat secara struktural di partai agar dapat loyal berkerja kepada Presiden. "Buktikan (loyal ke Presiden)! Kita tunggu. Bicara dong pada masyarakat soal RAPBN. Tugasnya (Menkominfo) untuk sampaikan kebijakan pemerintah ke publik," ujarnya.
Menurut Nurpati, sikap PKS yang kerap berbeda itu juga mengganggu komunikasi antar-parpol koalisi, khususnya di parlemen. Bagaimanapun juga, PKS adalah teman dalam koalisi. "Kalau hadapi oposisi, jelas sikapnya (berbeda)," kata dia.
Nurpati menambahkan, karena itu lah mayoritas kader PD meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar PKS keluar dari koalisi. Atas saran yang disampaikan ketika rapat internal tadi, lanjut dia, Yudhoyono akan membicarakan dengan parpol koalisi lain dalam waktu dekat.
Ketua Bidang Komunikasi Publik PD Andi Nurpati mengatakan, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengalami dilema atas kebijakan pemerintah yang hendak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi. Ini dikarenakan kebijakan pemerintah itu ditentang oleh PKS.
Menurut Nurpati, dilema yang tengah dialami oleh Tifatul itu terlihat dari tidak dilakukannya sosialisasi kebijakan pemerintah soal BBM. Padahal, kata Nurpati, tugas Tifatul adalah menjelaskan kebijakan pemerintah kepada publik.
"Seberapa jauh Menkoinfo menjelaskan ke publik kebijakan pemerintah soal BBM, apalagi kebijakan itu tidak disukai partai? Jadi tidak mudah bagi Pak Tifatul," kata Nurpati seusai rapat internal PD di Kantor DPP PD, Jakarta, Minggu (1/4/2012).
Pernyataan Nurpati itu sekaligus membantah pernyataan PKS bahwa tiga menterinya tidak boleh menjabat secara struktural di partai agar dapat loyal berkerja kepada Presiden. "Buktikan (loyal ke Presiden)! Kita tunggu. Bicara dong pada masyarakat soal RAPBN. Tugasnya (Menkominfo) untuk sampaikan kebijakan pemerintah ke publik," ujarnya.
Menurut Nurpati, sikap PKS yang kerap berbeda itu juga mengganggu komunikasi antar-parpol koalisi, khususnya di parlemen. Bagaimanapun juga, PKS adalah teman dalam koalisi. "Kalau hadapi oposisi, jelas sikapnya (berbeda)," kata dia.
Nurpati menambahkan, karena itu lah mayoritas kader PD meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar PKS keluar dari koalisi. Atas saran yang disampaikan ketika rapat internal tadi, lanjut dia, Yudhoyono akan membicarakan dengan parpol koalisi lain dalam waktu dekat.